Postingan

Menampilkan postingan dengan label Pemerintahan Desa

Warga Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Desa Waedanga, Minta Penjelasan Pemerintah

Gambar
Dugaan staf Desa Waedanga sekaligus mengelola PAUD di Dusun Wamtihut menjadi perhatian warga terkait transparansi dan pemerataan kesempatan pelayanan publik di Kecamatan Fenalisela, Kabupaten Buru. Buru, Koran Merah Putih News — Dugaan rangkap peran seorang staf di Desa Waedanga, Kecamatan Fenalisela, Kabupaten Buru, menjadi perhatian warga setempat. Seorang perempuan berinisial HT disebut menjalankan tugas sebagai staf desa sekaligus pengelola PAUD di Dusun Wamtihut. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait mekanisme penempatan jabatan serta kesesuaiannya dengan ketentuan administrasi pemerintahan desa. Sejumlah warga menilai persoalan itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. Baca juga: MKKS Kabupaten Buru Gelar Kegiatan Pendidikan dan Penguatan Kebersamaan “Kami berharap ada penjelasan resmi dari pemerintah desa terkait status dan mekanisme jabatan tersebut supaya masyar...

Dana Desa Korobonde Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Minimnya Transparansi Selama 8 Tahun

Gambar
Kantor Desa Korobonde di Kabupaten Morowali Utara yang menjadi sorotan warga terkait transparansi pengelolaan dana desa dan program pemerintahan. Morowali Utara, Koran Merah Putih News — Delapan tahun masa kepemimpinan mantan Kepala Desa Korobonde kini menjadi sorotan warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran desa, pelaksanaan program pembangunan, hingga penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum terbuka kepada publik. Keluhan warga muncul dari berbagai sektor, mulai dari kondisi fasilitas umum, aktivitas lembaga desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Karang Taruna, hingga pelayanan ambulans desa yang disebut membebani masyarakat. Warga mengaku selama bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan laporan rinci penggunaan dana desa maupun penjelasan terbuka terkait program yang dijalankan pemerintah desa. “Warga hanya mendengar ada anggaran turun, tapi tidak pernah dijelaskan rinci penggunaannya. Kami berharap ada keterbukaan supaya masyar...

Sekretaris BPK Banjar Agung Mundur karena PPPK, Dua Calon PAW Diusulkan

Gambar
Musyawarah PAW BPK Banjar Agung digelar setelah sekretaris mengundurkan diri karena diangkat sebagai PPPK Way Kanan, Koran Merah Putih News — Pemerintah Kampung Banjar Agung menggelar musyawarah pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Jumat (10/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut pengunduran diri Sekretaris BPK yang sebelumnya dijabat oleh Leo Saputra. Baca juga: LP NasDem Soroti Dana Desa Way Mencar, Dorong Transparansi Anggaran Kepala Kampung Banjar Agung, Aris Setiawan, mengatakan bahwa musyawarah tersebut menetapkan pengunduran diri sekretaris BPK sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, jabatan sekretaris BPK akan diisi melalui mekanisme PAW dengan dua calon yang telah diusulkan, yakni Ibrohim dan Sohrudin. Ia menjelaskan bahwa pergantian ini merujuk pada Surat Bupati Way Kanan Nomor 800/720/V.02-WK/2025 yang mengatur larangan rangkap jabatan bagi PPPK. “Sekretaris BPK Kampung Banjar Agung telah...

Bupati Sampang Pastikan Pilkades Serentak Digelar Tahun 2027

Gambar
SAMPANG — Bupati Sampang H. Slamet Junaidi memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang akan digelar pada tahun 2027. Kepastian ini disampaikan dalam acara puncak peringatan Bupati Sampang menyampaikan kepastian jadwal Pilkades serentak dalam acara peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025. Sampang — Bupati Sampang H. Slamet Junaidi memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang akan digelar pada tahun 2027. Kepastian tersebut disampaikan dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025 di Gedung PKPRI Trunojoyo, Minggu (23/11/2025). Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa keputusan tidak melaksanakan Pilkades pada tahun 2026, meskipun telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri, didasari oleh pertimbangan kondisi keuangan daerah. Anggaran APBD saat ini diprioritaskan untuk kebutuhan esensial seperti inf...