Postingan

Menampilkan postingan dengan label Maluku

DPC GMPRI soroti dugaan rangkap tiga jabatan oknum perangkat Desa Waedanga, potensi maladministrasi dipertanyakan

Gambar
Seorang perangkat desa disebut merangkap jabatan sebagai staf desa, Kaur Perencanaan, dan tenaga pendidik PPPK PAUD, DPC GMPRI minta klarifikasi instansi terkait Maluku, Koran Merah Putih News — Dugaan rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Desa Waedanga, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, menjadi perhatian publik. Seorang oknum perangkat desa berinisial HT (Helena tasijawa) disebut memegang tiga posisi sekaligus, yakni sebagai staf desa, Kaur Perencanaan, dan tenaga pendidik PAUD dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi tersebut memunculkan sorotan dari DPC Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), yang menilai adanya potensi ketidaksesuaian administrasi serta tata kelola aparatur pemerintahan. Baca juga: Sorotan Rangkap Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Berdasarkan informasi yang dihimpun, HT (Helena tasijawa). disebut masih aktif menjalankan tugas administrasi desa sekaligus terlibat dalam...

Akses Jalan Dusun Wambasalhin Memprihatinkan, Warga Desak Pemerataan Pembangunan

Gambar
Kondisi jalan rusak dinilai menghambat layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat Buru, Maluku, Koran Merah Putih News — Warga Dusun Wambasalhin, Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini belum mengalami perbaikan signifikan. Berdasarkan dokumentasi yang diterima redaksi, akses jalan menuju dusun tersebut masih berupa tanah dengan kondisi berlumpur saat hujan, tergenang di sejumlah titik, serta licin dan sulit dilalui kendaraan. Di beberapa bagian, warga juga harus melintasi aliran sungai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap akses layanan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan perekonomian. Baca juga: Layanan Kesehatan di Wilayah Terpencil Masih Jadi Sorotan “Kalau ada warga sakit atau ibu hamil, kami kesulitan menuju fasilitas kesehatan karena kondisi jalan yang rusak,” ujar salah satu tokoh masyarakat melalui pesan...

Kaum Muda GSJA Danau Rana Gelar Natal 2025 Bertema “Bangkit dan Bersinar” di Buru

Gambar
Kaum muda GSJA Wilayah Danau Rana menggelar perayaan Natal 2025 di Gereja GSJA Gideon, Desa Waemite, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru. (Foto: Istimewa) Maluku Buru, Koran Merah Putih News  — Kaum muda Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Wilayah Danau Rana menggelar perayaan Natal 2025 dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu (28/12/2025), bertempat di Gereja GSJA Gideon, Dusun Warujawa, Desa Waemite, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru, dengan mengusung tema “Bangkit dan Bersinar.” Baca juga: Pangdam Hasanuddin Hadiri Open House Natal di Makassar Perayaan Natal ini menjadi momentum refleksi iman sekaligus penguatan peran generasi muda gereja dalam kehidupan bermasyarakat. Ibadah dipimpin oleh Pdt. Ny. Nola Waemese, S.Th sebagai pemimpin pujian, sementara firman Tuhan disampaikan oleh Pdt. Ny. Gres Tasane, S.Th. Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Wilayah...

IUP Koperasi dan Penertiban Gunung Botak, Nasib Penambang Rakyat Buru Disorot

Gambar
Kabupaten Buru, koranmerahputihnews.com — Wacana penataan kawasan tambang emas Gunung Botak kembali mengemuka di tengah aktivitas para penambang rakyat yang masih bertahan mencari nafkah di area tersebut. Baca juga: Natal dan HUT ke-69 SMTPI GPM Tifu Waekonit Dirayakan Khidmat Caption: Wacana penataan tambang emas Gunung Botak kembali mengemuka di Kabupaten Buru, Maluku. Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada koperasi memunculkan beragam respons, terutama dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tambang tersebut. Di saat para penambang berjibaku dengan cuaca ekstrem demi memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, mereka dikejutkan dengan keputusan penertiban areal Gunung Botak. Kebijakan tersebut mengharuskan seluruh penambang mengosongkan lokasi tambang, sebuah langkah yang dinilai tidak sederhana dampaknya bagi ekonomi masyarakat bawah. Pemprov ...