Mahasiswa menyoroti persoalan SPM yang belum dibayarkan di Gayo Lues. (Foto: Istimewa) Gayo Lues, Koran Merah Putih News — Persoalan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kembali menjadi perhatian publik. Kalangan mahasiswa menyoroti informasi belum dibayarkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dengan total nilai sekitar Rp24,6 miliar pada Tahun Anggaran 2025, yang dinilai berdampak langsung terhadap aparatur sipil negara (ASN), rekanan, serta perekonomian lokal. Baca juga: Rp7,8 Triliun Usulan R3P Pemkab Gayo Lues untuk Pemulihan Pascabencana Ketua BEM Universitas Syiah Kuala (USK) PSDKU Gayo Lues, Indra Syahputra , menyampaikan bahwa SPM yang telah diterbitkan seharusnya menjadi jaminan kepastian pembayaran atas belanja daerah yang telah melalui proses verifikasi administratif dan hukum. “SPM bukan sekadar dokumen administrasi. Ia merupakan perintah resmi negara untuk melakukan pembayaran. Ketika SPM diterbi...

  Kantor Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Sejumlah belanja rutin daerah disebut belum dibayarkan dan menjadi sorotan terkait pengelolaan keuangan daerah.  Gayo Lues, Koran Merah Putih News — Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues dilaporkan mengalami tekanan serius. Sejumlah belanja rutin, termasuk alat tulis kantor (ATK) dan biaya perjalanan dinas, disebut belum dibayarkan sehingga beberapa aparatur sipil negara (ASN) dikabarkan harus menalangi kegiatan menggunakan dana pribadi. Rabu (07/01/2026). Informasi yang dihimpun menyebutkan, keterlambatan pembayaran tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025. Sejumlah kegiatan disebut telah dilaksanakan, namun pencairan anggaran belum terealisasi hingga memasuki awal 2026. Baca juga: Banjir Bandang dan Longsor Terjang Gayo Lues, Ribuan Rumah Dilaporkan Terdampak “Kami tetap...