Postingan

Menampilkan postingan dengan label Kebijakan Publik

Ketua DPC GPRI Way Kanan Audiensi dengan Kapolres, Perkuat Sinergi LSM dan Aparat Penegak Hukum

Gambar
Pertemuan Ketua DPC GPRI Way Kanan dengan Kapolres Way Kanan sebagai langkah awal membangun sinergi LSM dan Polri. (Foto: Istimewa) Way Kanan, Koran Merah Putih News — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Rakyat Indonesia (GPRI) Kabupaten Way Kanan, Rike Ependi, S.H. , menggelar audiensi dengan Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K. , Kamis (22/01/2026). Audiensi tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kerja sama yang positif dan berkesinambungan antara lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Way Kanan. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di tengah masyarakat. Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K. menegaskan pentingnya komunikasi dan kebersamaan antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM, sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah. “Dengan ...

Mahasiswa Soroti SPM Rp24,6 Miliar Belum Dibayar, Desak Evaluasi Tata Kelola Keuangan Gayo Lues

Gambar
Mahasiswa menyoroti persoalan SPM yang belum dibayarkan di Gayo Lues. (Foto: Istimewa) Gayo Lues, Koran Merah Putih News — Persoalan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kembali menjadi perhatian publik. Kalangan mahasiswa menyoroti informasi belum dibayarkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dengan total nilai sekitar Rp24,6 miliar pada Tahun Anggaran 2025, yang dinilai berdampak langsung terhadap aparatur sipil negara (ASN), rekanan, serta perekonomian lokal. Baca juga: Rp7,8 Triliun Usulan R3P Pemkab Gayo Lues untuk Pemulihan Pascabencana Ketua BEM Universitas Syiah Kuala (USK) PSDKU Gayo Lues, Indra Syahputra , menyampaikan bahwa SPM yang telah diterbitkan seharusnya menjadi jaminan kepastian pembayaran atas belanja daerah yang telah melalui proses verifikasi administratif dan hukum. “SPM bukan sekadar dokumen administrasi. Ia merupakan perintah resmi negara untuk melakukan pembayaran. Ketika SPM diterbi...

Warga dan Juru Parkir Gacoan Makassar Kompak Tolak Palang Parkir Otomatis, Khawatir Hilangkan Nafkah

Gambar
Koordinator juru parkir dan warga sekitar saat koordinasi penolakan rencana palang parkir otomatis di sejumlah outlet Gacoan Makassar, Minggu (04/01/2026). (Foto: Istimewa) Makassar, Koran Merah Putih News — Rencana kerja sama antara manajemen sejumlah outlet Gacoan di Kota Makassar dengan pihak ketiga penyedia sistem parkir otomatis menuai penolakan dari warga sekitar dan para juru parkir. Kebijakan pemasangan palang parkir dinilai berpotensi menghilangkan mata pencaharian serta memicu kekacauan parkir karena keterbatasan lahan di lapangan, Minggu (04/01/2026). Baca juga: Serikat Pekerja Geruduk Almaz Fried, Suarakan Aspirasi Buruh dan Keadilan Kerja Penolakan mencuat karena kondisi parkiran di hampir seluruh outlet Gacoan Makassar dinilai sempit dan selama ini membutuhkan pengaturan manual oleh juru parkir. Warga menilai, tanpa pengaturan langsung di lapangan, potensi kendaraan saling bersenggolan, area parkir cepat penuh, hingga kemacetan di ti...