Pemerintah Kabupaten Buru mempersiapkan peluncuran operasional tambang rakyat resmi melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di kawasan Gunung Botak sebagai bagian dari penataan sektor pertambangan yang legal dan berkelanjutan. Kabupaten Buru, Koran Merah Putih News – Pemerintah Kabupaten Buru tengah mempersiapkan peluncuran (launching) operasional tambang rakyat resmi di kawasan Gunung Botak melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Program tersebut diharapkan menjadi solusi dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan yang legal, tertib, aman, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang, Jumat (06/06/2026). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menata aktivitas pertambangan rakyat agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertambangan. Baca Juga: IUP Koperasi Gunung Botak Jadi Harapan Penambang Rakyat d...

Audiensi Komisi III DPRD Way Kanan bersama masyarakat membahas dampak penertiban tambang emas serta peluang legalisasi tambang rakyat. (Foto: Istimewa) Way Kanan, Koran Merah Putih News — Menanggapi gejolak ekonomi pasca penertiban tambang emas, Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan mulai menjajaki peluang legalisasi tambang rakyat sebagai solusi jangka panjang. Langkah tersebut diambil setelah Forum Masyarakat Peduli Tambang menyampaikan aspirasi terkait meningkatnya angka pengangguran dan potensi kriminalitas akibat terhentinya aktivitas pertambangan yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat. Baca juga: Operasi Gabungan Tambang Ilegal di Way Kanan Audiensi yang berlangsung pada Senin (30/3/2026) dipimpin Ketua Komisi III DPRD Way Kanan, Badrison. Dalam pertemuan tersebut, juru bicara forum, Indra Septa Purnama, menilai langkah penertiban tanpa solusi alternatif telah memicu keresahan sosial. “Banyak warga yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Ketika ...