Pedoman Media Siber

Oleh



PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Koran Merah Putih News

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

I. Ruang Lingkup

  1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan/atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan lain.

II. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

  1. Setiap berita wajib melalui proses verifikasi.
  2. Berita yang dapat merugikan pihak lain harus diverifikasi untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan pada butir (1) dapat dikecualikan dengan syarat:
    a. Berita mengandung kepentingan publik yang mendesak;
    b. Sumber berita jelas, dapat dipercaya, dan kompeten;
    c. Subjek berita tidak dapat dikonfirmasi;
    d. Media menjelaskan bahwa berita masih memerlukan verifikasi lanjutan.
  4. Setelah verifikasi dilakukan, hasilnya wajib dicantumkan pada berita pemutakhiran (update).

III. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

  1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan isi buatan pengguna yang sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
  2. Pengguna wajib melakukan registrasi sebelum memublikasikan konten.
  3. Pengguna wajib menyatakan bahwa konten yang diunggah:
    • Tidak mengandung kebohongan, fitnah, kekerasan, atau pornografi;
    • Tidak mengandung ujaran kebencian berbasis SARA;
    • Tidak merendahkan martabat manusia.
  4. Media siber berhak mengedit atau menghapus konten yang melanggar ketentuan.
  5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
  6. Media siber wajib melakukan koreksi maksimal 2 x 24 jam setelah menerima laporan pelanggaran.
  7. Media siber bertanggung jawab apabila tidak melakukan koreksi sebagaimana mestinya.

IV. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

  1. Ralat, koreksi, dan hak jawab wajib diberikan sesuai Undang-Undang Pers.
  2. Setiap ralat harus ditautkan dengan berita terkait.
  3. Waktu ralat atau koreksi wajib dicantumkan secara jelas.

V. Pencabutan Berita

  1. Berita tidak dapat dicabut kecuali terkait:
    • Kesusilaan
    • Perlindungan anak
    • Kepentingan publik yang lebih besar
  2. Pencabutan harus disertai penjelasan terbuka kepada publik.

VI. Iklan

  1. Media siber wajib membedakan secara jelas antara berita dan iklan.
  2. Konten berbayar wajib diberi keterangan seperti iklan, advertorial, atau sponsored.

VII. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Sengketa

Sengketa terkait pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
Dewan Pers
```0

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Termasuk Malaka, Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Ditunda Hingga ada Penentuan Jadwal

Oleh
Gambar
  Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serantak 2024 belum memiliki jadwal yang ditetapkan. Termasuk Kabupaten Malaka, pelantikan bupati dan wakil bupati (wabup) terpilih belum ada jadwal. Sehingga akan mengalami penundaan hingga Maret mendatang.  Informasi penundaan semakin jelas karena berkaitan dengan masa sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dan sengketa Pilkada Serentak di beberapa daerah yang diadukan. Penundaan tegas ditunda, karena masa sidang MK akan berakhir pada 13 Maret mendatang.  “Betul, karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu pada 13 Maret 2025,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam pengumumannya via pesan kepada awak media yang dilansir awal pekan ini.  Dikatakan, penundaan tersebut berlaku bagi semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada sebagai konsekuensi dari Pilkada Serentak. "Itulah prinsip dasar pelaksanaan Pilkada Serentak," ujar legislator asal Partai NasDem sambil berharap agar semua pihak d...
Read more »

SMPN 27 Akhiri 2023 dengan Medali.

Oleh
Gambar
UPT SPF SMPN 27 Makassar mengakhiri semester ganjil tahun pelajaran 2023 dengan mempersembahkan medali dari ekskul renang dan pencak silat. Prestasi gemilang ini di sumbangkan oleh pesilat putri Afisa dari kelas VIII-9 dan pesilat putra Alfatih dari kelas VII-1. Keduanya berhasil menjadi jawara pada kejuaraan silat antar perguruan yang dihelat oleh IPSI Kota Makassar di GOR Pemuda jalan A.P Pettarani Makassar pada 21-24 Desember 2023. “Alhamdulillah semua mendapat medali emas pada kejuaraan antar perguruan” demikian pelatih silat SMPN 27 Makassar Ike Sulistiawati memberi kabar gembira via whatsapp sesaat setelah anak-anak didiknya memenangkan kejuaraan.   Sebelumnya, kabar menggembirakan juga datang dari St. Salsabila Mujahid dari kelas VIII-1 yang berhasil meraih Juara Umum II pada event Lomba Renang Laut Makassar Open (OWS) pada 17 Desember 2023 di pulau Lae-lae Pantai Losari yang diselenggarakan oleh Pemkot Makassar berkolaborasi Koni dan Akuatik Kota Makassar. Kepala SMP N...
Read more »

Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i S.I.K., S.H., M.H Laksanakan Pembinaan Tradisi kepada Personel yang Naik Pangkat

Oleh
Gambar
Melawi Kalbar -  Dalam rangka kenaikan pangkat bagi personel Polres Melawi, Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i S.I.K., S.H., M.H melaksanakan pembinaan tradisi dengan menyiramkan air kembang kepada para personel yang naik pangkat. Tradisi ini dilaksanakan di halaman Polres Melawi. (2/7) Selasa siang. Pembinaan tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara yang digelar untuk menghormati dan memberikan apresiasi kepada 28 personel yang mendapatkan kenaikan pangkat. Dengan rincian 27 bintara dan 1 perwira, upacara ini berlangsung dengan penuh khidmat dan makna. Kapolres Melawi, AKBP Muhammad Syafi’i, menjelaskan bahwa pembinaan tradisi menyiram air kembang ini adalah simbol penyucian diri dan penyegaran semangat bagi para personel yang naik pangkat. “Tradisi ini diharapkan dapat memberikan semangat baru dan motivasi untuk menjalankan tugas dengan lebih baik lagi,” ujar beliau. Upacara tersebut berlangsung dengan lancar dan penuh kehangatan. Seusai prosesi penyiraman air kem...
Read more »