Ketua DPD GAMKI Maluku Samuel Patra Ritiauw menyoroti penanganan aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru. Namlea, Koran Merah Putih News — DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku meminta agar penutupan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, tidak hanya bersifat simbolik atau administratif semata. GAMKI menilai langkah penertiban harus dibarengi pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan agar aktivitas tambang ilegal benar-benar dapat dihentikan. Baca juga: Persoalan Tambang dan Transparansi Dana Jadi Sorotan Warga Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD GAMKI Maluku Samuel Patra Ritiauw dalam agenda Konfercab III DPC GAMKI Buru di Namlea, Senin (11/5/2026). Menurut Samuel, langkah Pemerintah Provinsi Maluku menutup aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Botak merupakan bagian dari upaya penataan pertambangan rakyat dan penegakan aturan di sektor pertambangan. “Kami mengapresiasi langka...

Kabupaten Buru, koranmerahputihnews.com — Wacana penataan kawasan tambang emas Gunung Botak kembali mengemuka di tengah aktivitas para penambang rakyat yang masih bertahan mencari nafkah di area tersebut. Baca juga: Natal dan HUT ke-69 SMTPI GPM Tifu Waekonit Dirayakan Khidmat Caption: Wacana penataan tambang emas Gunung Botak kembali mengemuka di Kabupaten Buru, Maluku. Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada koperasi memunculkan beragam respons, terutama dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tambang tersebut. Di saat para penambang berjibaku dengan cuaca ekstrem demi memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, mereka dikejutkan dengan keputusan penertiban areal Gunung Botak. Kebijakan tersebut mengharuskan seluruh penambang mengosongkan lokasi tambang, sebuah langkah yang dinilai tidak sederhana dampaknya bagi ekonomi masyarakat bawah. Pemprov ...