Prof Sutan Nasomal Minta Pemerintah Perhatikan Pelantikan Pejabat yang Sedang Hadapi Persoalan Hukum

Banten, Koran Merah Putih News — Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH menyampaikan pandangannya terkait pelantikan seorang pejabat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang dilakukan di tengah proses hukum yang sedang menjadi perhatian publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Menurut Prof Sutan Nasomal, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan pengangkatan pejabat publik tetap memperhatikan aspek kepatutan, transparansi, dan proses hukum yang sedang berjalan.

Ia berharap Presiden RI Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Rakyat berharap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu," ujar Prof Sutan Nasomal.

Pelantikan Pejabat Jadi Sorotan

Perhatian publik muncul setelah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Mursidi, dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani di Oproom Setda Pandeglang pada Selasa (26/5/2026).

Pelantikan itu menjadi sorotan karena yang bersangkutan diketahui tengah menghadapi persoalan hukum terkait insiden kecelakaan yang terjadi pada 30 April 2026 lalu.

Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa tersebut mengakibatkan sembilan korban, termasuk dua korban meninggal dunia. Insiden terjadi saat sejumlah siswa SDN Sukaratu 5 berada di sekitar lokasi sekolah ketika jam istirahat berlangsung.

Harapan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Dalam keterangannya, Prof Sutan Nasomal menilai penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun status seseorang.

Ia juga mengajak seluruh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terus terjaga.

Menurutnya, setiap proses hukum yang sedang berjalan perlu diselesaikan secara tuntas agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Prof Sutan Nasomal berharap pemerintah pusat, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan supremasi hukum.

Ia menegaskan bahwa masyarakat menginginkan proses hukum yang berjalan objektif dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Catatan Redaksi: Koran Merah Putih News menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis: Redaksi KMPN

Editor: Han