Prof Sutan Nasomal Soroti Penggunaan APBN dan APBD dalam Kirab Budaya Mahkota Binokasih
Prof Sutan Nasomal menyoroti penggunaan anggaran negara dalam kegiatan budaya dan meminta transparansi kepada publik.
Jakarta, Koran Merah Putih News — Pakar Hukum Internasional Prof Dr Sutan Nasomal SH MH meminta pemerintah pusat hingga pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara untuk kegiatan budaya maupun peringatan adat di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di kantornya kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pelestarian budaya dan tradisi daerah merupakan hal yang baik serta perlu dijaga. Namun, kegiatan tersebut dinilai tidak seharusnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika sifatnya seremonial.
Singgung Penggunaan Anggaran Negara
Prof Sutan Nasomal berharap Presiden RI Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian serius terhadap penggunaan uang negara dalam kegiatan kebudayaan yang dianggap tidak prioritas.
“Kegiatan budaya silakan dilestarikan, tetapi bila menggunakan dana negara harus benar-benar dievaluasi,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sumber anggaran dalam kegiatan Kirab Budaya Milangkala Mahkota Binokasih yang digelar di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, kegiatan berskala besar tersebut diduga membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga perlu adanya transparansi kepada publik.
Soroti Narasi Sejarah Sunda
Selain menyoroti persoalan anggaran, Prof Sutan Nasomal juga menyampaikan pandangannya terkait sejarah dan budaya Sunda yang menurutnya tidak boleh disalahartikan.
Ia menyebut budaya asli Sunda masih terjaga dalam kehidupan masyarakat Baduy di Banten yang dinilai mempertahankan pola hidup sederhana dan dekat dengan alam.
Menurutnya, para raja Sunda pada masa lampau hidup sederhana dan tidak identik dengan kemewahan seperti penggunaan mahkota emas maupun simbol kerajaan bergaya luar.
Ia meminta para akademisi dan sejarawan untuk menyampaikan kajian sejarah secara objektif agar tidak menimbulkan penafsiran yang dianggap menyesatkan masyarakat.
Permasalahan penggunaan anggaran negara dalam kegiatan budaya diharapkan mendapat perhatian serius demi menjaga transparansi dan efisiensi keuangan negara.
Catatan Redaksi: Koran Merah Putih News menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Redaksi KMPN
Editor: Han
Komentar
Posting Komentar