SAMPANG – Sejumlah warga dan aktivis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sampang (FORKAMASA) menggelar aksi unjuk rasa menyoroti dugaan pemotongan dan penyelewengan bantuan sosial Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Sampang, Kamis (23/10/2025).
Dalam siaran persnya, FORKAMASA menilai praktik tersebut merupakan bentuk kejahatan moral dan sosial, bukan sekadar kesalahan teknis. Mereka menyebut bahwa di tengah upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan, justru ada oknum yang memotong dana bantuan untuk rakyat miskin secara diam-diam, sistematis, dan memalukan.
“Jika bantuan untuk orang miskin saja dipotong, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya?” tulis FORKAMASA dalam pernyataannya.
Program bantuan sosial P3KE dengan nilai Rp1,5 juta per penerima manfaat disebut mengalami pemotongan antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu oleh oknum lapangan. Dugaan itu menguat setelah muncul laporan warga yang merasa tidak menerima dana secara utuh.
Dalam orasi di lapangan, perwakilan FORKAMASA juga menyampaikan kritik keras terhadap aparat yang dinilai seharusnya mendampingi rakyat, bukan menahan aspirasi mereka.
“Memang benar kalian dapat tugas dari atasan, tapi di mana hati nurani kalian? Aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menahan mereka yang menuntut keadilan,” tegas salah satu orator di tengah aksi.
Awalnya, massa berencana berunjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang. Namun lokasi dialihkan sekitar 150 meter ke arah selatan karena dinilai terlalu dekat dengan RSUD Sampang dan dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan.
Pemindahan titik aksi itu kemudian menimbulkan pertanyaan publik, karena lokasi baru berada di depan Klinik Ibu dan Anak Adinda di Jalan Rajawali 32 Sampang. Sejumlah warga menilai langkah tersebut tidak tepat karena berpotensi mengganggu pasien dan aktivitas medis.
“Kami dukung semangat anak muda yang memperjuangkan hak rakyat kecil. Tapi pemindahan ke depan fasilitas kesehatan juga kurang bijak,” ujar salah satu warga sekitar.
Sikap dan Tuntutan FORKAMASA
Dalam siaran pers dan daftar tuntutannya, FORKAMASA menyampaikan sejumlah poin tegas kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, antara lain:
1. Tangkap dan adili semua oknum yang terlibat dalam dugaan pemotongan bansos P3KE, baik dari pihak Dinsos PPPA Kabupaten Sampang maupun pihak-pihak lain yang menjadi motor penggerak di lapangan.
2. Copot Kepala Dinsos PPPA Sampang jika terbukti lalai atau membiarkan praktik pemotongan dana bantuan terjadi.
3. Pulihkan hak-hak penerima manfaat secara penuh dan lakukan audit menyeluruh atas data serta mekanisme penyaluran bantuan sejak awal program.
4. Buka kanal pelaporan publik dan lindungi masyarakat dari ancaman atau intimidasi dalam melapor.
5. Reformasi total sistem pendataan dan distribusi bansos agar tidak dimonopoli oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.
6. FORKAMASA juga menolak dalih klasik “potongan operasional” yang kerap dijadikan alasan untuk mengambil sebagian dana bantuan rakyat.
7. Mereka menduga adanya jejaring kepentingan yang bermain dalam proses pendistribusian bansos.
“Kami tidak akan diam. Jika pemerintah terus membiarkan rakyat kecil diperas dalam diam, maka pemerintah itu sedang kehilangan nuraninya. Kami akan terus bersuara dan menyeret setiap penjahat bansos keluar dari ruang nyaman kekuasaannya,” tegas FORKAMASA dalam pernyataannya.
Aksi berjalan dengan tertib dan berakhir damai. Namun FORKAMASA menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
✍️ Penulis: Han – Kaperwil Jatim
📅 23 Oktober 2025
