Buton Utara - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Kordinator Investigasi Dan Pertambangan yakni Rasul Mustafa Ansar alias Ali telah menyampaikan surat resmi pada tanggal 10 Oktober 2025.
Surat resmi tersebut adalah surat klarifikasi kepada dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Binamarga terkait pekerjaan jalan Ronta Bubu dengan anggaran kurang lebih 34 Milyar tahun 2025 yang di kerjakan oleh PT Wiratama Karya Nugraha.
Dalam surat tersebut, Wakil Ketua DPD JPKP Nasional Sultra meminta penjelasan tertulis atas beberapa temuan dari hasil investigasi nya yaitu Penggunaan Pipa saluran talud, pengguna material ( batu ) sumber material.
“ Kami menyampaikan surat ini sebagai bentuk komitmen masyarakat sipil untuk turut serta menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang bersih, seperti dalam investigasi saya, saya menemukan Pemasangan pipa saluran dalam talud jalan Ronta Bubu menggunakan pipa bekas alias rusah Sudah pecah pecah, batu kapur yang di duga hasil limbah timbunan, " Kata Ali , 14 Oktober 2025
Lanjutnya, Harapan kami, klarifikasi ini dapat diberikan secara terbuka dan disertai bukti administratif. Ujar Wakil Ketua DPD JPKP Nasional Sultra dalam keterangannya.
Surat disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua DPD JPKP Nasional Sultra kepada pihak Dinas PUPR serta dasar hukum permintaan klarifikasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor (No) 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kata Ali Selaku Wakil Ketua DPD JPKP Nasional Sultra lewat pembicaraan dia dengan PPTK pekerjaan tersebut pihak PUPR Binamarga akan membalas surat namun sampai saat ini malah tidak ada.
" Kami hanya mendapatkan janji manis untuk membalas surat kami, ini sangat kami menduga ada ketidak beresan dari pihak PUPR khususnya Binamarga dan PPTK Pekerjaan jalan Ronta Bubu, " Ujarnya
Ali Akan melakukan aksi dalam wilayah pekerjaan jalan Ronta Bubu pasalnya dia bertempat tinggal di wilayah Buton Utara.
" Saya akan lakukan Aksi demonstrasi dalam transparan dalam kegiatan, artinya jika talud jalan ini dikerjakan asal asalan yang akan rasakan dampak nya adalah masyarakat Buton Utara, dan kami akan laporkan ke pihak APH dimana ada dugaan kelalaian yang akan menimbulkan dugaan korupsi, " Tutupnya
