Pemkab Sampang dan Kejari Perkuat Sinergi Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Pemkab Sampang dan Kejari Sampang menandatangani nota kesepakatan kerja sama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Pendopo Trunojoyo Sampang.

SAMPANG, Koran Merah Putih News — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan hukum, Senin (22/06/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung di Pendopo Trunojoyo Sampang dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Baca Juga:
Forum Komunikasi Publik RSUD Mohammad Zyn Perkuat Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat | Tim Jurnalis Koran Merah Putih News Jalin Sinergi dengan Stakeholder Daerah

Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum

Bupati Sampang menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus meminimalisasi potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Menurutnya, pendampingan hukum yang diberikan Kejari Sampang akan menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memberikan kepastian hukum, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kejaksaan Negeri Sampang melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) nantinya dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:
RSUD Mohammad Zyn Perkuat Transformasi dan Digitalisasi Layanan Kesehatan | PWI Sampang dan Kejari Dorong Penguatan Pengawasan Desa dan Pendidikan

Sinergi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Kolaborasi antara Pemkab Sampang dan Kejari Sampang dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang memiliki kapasitas hukum yang kuat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

Kerja sama tersebut juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan adanya nota kesepakatan ini, diharapkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sampang dan Kejaksaan Negeri Sampang semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan, efektif, dan sesuai koridor hukum.

Nota kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang taat hukum, akuntabel, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sampang.

---

Catatan Redaksi: Koran Merah Putih News menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis: Hairil

Editor: Han