Prof Sutan Nasomal Desak Investigasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di SPBU Simpang Limbur Merangin
Prof Dr Sutan Nasomal SH MH meminta BPH Migas, Propam Polri dan aparat terkait mengusut dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di SPBU Simpang Limbur Merangin.
Merangin, Koran Merah Putih News — Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU 24.373.80 Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, menjadi perhatian masyarakat. Informasi yang berkembang menyebut adanya dugaan aktivitas pelangsiran BBM subsidi menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk memperoleh solar melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, aktivitas tersebut diduga berlangsung dengan memanfaatkan kendaraan pickup maupun truk yang telah dimodifikasi. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
Sejumlah warga menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi, seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat lainnya yang bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Prof Sutan Nasomal Minta Investigasi Menyeluruh
Menanggapi persoalan tersebut, Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aparat penegak hukum, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Paminal Mabes Polri melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan.
Menurutnya, apabila dugaan penyalahgunaan BBM subsidi benar terjadi, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat penerima subsidi.
"Negara tidak boleh kalah terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Jika benar terdapat aktivitas yang melanggar ketentuan distribusi BBM bersubsidi maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu, maka harus diusut secara tuntas sesuai hukum yang berlaku," tegas Prof Sutan Nasomal.
Ia menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi harus diperkuat agar program subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya.
Perlu Transparansi dan Pengawasan Ketat
Selain dugaan pelangsiran, berkembang pula informasi dari sejumlah narasumber mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang disebut berkaitan dengan aktivitas tersebut. Namun hingga saat ini seluruh informasi tersebut masih berupa keterangan narasumber dan belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang disebut.
Sementara itu, Ass. Adv. Slamet Riyadi atau yang dikenal dengan sapaan Bang Dewan meminta aparat terkait melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan penggunaan kendaraan bertangki modifikasi, penyalahgunaan barcode maupun dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi lainnya.
Menurutnya, apabila nantinya ditemukan unsur pidana maupun pelanggaran etik, seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sejumlah insan pers di Jakarta dikabarkan tengah mempersiapkan laporan resmi kepada Divisi Propam dan Paminal Mabes Polri guna meminta klarifikasi terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi tersebut.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU 24.373.80 Simpang Limbur maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi yang berkembang tersebut belum memberikan keterangan resmi. Koran Merah Putih News membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Catatan Redaksi: Koran Merah Putih News menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Redaksi KMPN
Editor: Han
Komentar
Posting Komentar