Pembahasan RAPBD 2026 Kabupaten Sampang di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat.
Sampang — Menjelang penetapan RAPBD 2026, Kabupaten Sampang menghadapi tekanan anggaran yang cukup serius. Pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat hingga Rp98,7 miliar membuat sejumlah program layanan dasar tertekan, termasuk Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini menjadi jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Dana UHC Tidak Cukup, Kekurangan Lebih dari Rp10 Miliar
Kepala Bappelitbangda Sampang, Hj. Umi Hanik Laila, menjelaskan bahwa alokasi dana UHC tahun 2026 berada jauh di bawah kebutuhan ideal.
“Dana UHC yang tersedia baru sekitar Rp44 miliar, sedangkan kebutuhan mencapai Rp54–56 miliar. Masih kurang lebih dari Rp10 miliar,” kata Hanik.
Ia menyebut tekanan fiskal tahun depan merupakan konsekuensi langsung dari pemangkasan dana pusat yang besar, sehingga memaksa daerah melakukan penyesuaian ketat pada berbagai sektor pembangunan.
Tekanan Fiskal Meningkat, Ruang Anggaran Menyempit
Penurunan TKD yang mencapai hampir Rp100 miliar membuat kemampuan daerah menopang program prioritas semakin terbatas. Menurut Hanik, efisiensi dan relokasi anggaran harus dilakukan demi menjaga keberlanjutan layanan dasar, terutama UHC yang sangat bergantung pada dukungan APBD.
Legislatif Akui Kondisi Berat
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 berada dalam kondisi yang tidak ideal. Selain pemangkasan TKD, Kabupaten Sampang juga tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) Infrastruktur dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
“Penurunan dana transfer sangat membatasi kemampuan fiskal daerah. Beban layanan kesehatan sejak sebelumnya saja sudah cukup berat,” jelas Rudi.
Meski demikian, DPRD memastikan tetap mendorong agar sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tidak terbengkalai.
Pemkab Pastikan Layanan UHC Tetap Berjalan
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, memastikan bahwa program UHC tetap berjalan meskipun daerah sedang menghadapi tekanan anggaran yang berat.
“Walaupun ada pemangkasan besar, UHC tetap aman dan akan terus berjalan selama saya memimpin Kabupaten Sampang,” tegasnya.
Pemerintah daerah akan segera melakukan relokasi dan penyesuaian anggaran untuk menutup kekurangan UHC sebelum RAPBD 2026 ditetapkan.
“Apapun caranya, dana UHC wajib terpenuhi,” ujar Bupati.
Dampak Bagi Masyarakat
Kekurangan dana UHC berpotensi memengaruhi:
- keberlanjutan jaminan kesehatan gratis bagi warga
- operasional fasilitas layanan kesehatan dasar
- dukungan anggaran bagi tenaga kesehatan
- kepastian akses layanan kesehatan bagi masyarakat
Pemkab Sampang kini dituntut memastikan layanan dasar tetap berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Liputan: Han – Kaperwil Jatim
