Sukabumi, koranmerahputihnews.com — Ketua DPC FKPPI terpilih Kabupaten Sukabumi, Heri Mulyana, memberikan klarifikasi resmi menyusul gejolak yang terjadi saat Rakercab dan Pelantikan Pengurus DPC FKPPI Kabupaten Sukabumi pada Minggu (21/12/2025).
Caption: Ketua DPC FKPPI terpilih Heri Mulyana menyampaikan klarifikasi terkait dinamika Rakercab dan pelantikan pengurus di Kabupaten Sukabumi.
Dalam keterangannya kepada media, Heri Mulyana menepis sejumlah poin gugatan dan menegaskan bahwa seluruh proses organisasi telah berjalan sesuai koridor hukum serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Klarifikasi Terkait Keabsahan Garis Keturunan
Mengenai tudingan ketidaksahan dokumen Skep Pensiun orang tua yang merujuk pada surat Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD, Heri menyatakan bahwa persyaratan administrasi telah melalui proses verifikasi oleh tim validasi saat pendaftaran. Ia juga menyampaikan penghormatan atas setiap masukan, namun menegaskan mekanisme organisasi memiliki standar penentuan keabsahan anggota.
Heri Mulyana juga menegaskan bahwa berdasarkan akta kelahiran, keterangan saudara seayah kandung, serta sejumlah pihak yang menyampaikan kesaksian dalam video resmi, dirinya disebut sebagai anak biologis dan hal itu dinilai jelas pada dokumen keluarga.
Penonaktifan Pengurus dan Transparansi
Terkait penonaktifan Sabarudin dari jabatan Sekretaris, Heri menjelaskan keputusan tersebut diambil demi penyegaran organisasi dan berdasarkan evaluasi kinerja internal. Ia membantah telah mengabaikan teguran dari Pengurus Daerah (PD) Jawa Barat.
Ia menambahkan, keputusan strategis termasuk pergantian pengurus disebut sebagai hasil kolektif kolegial untuk memastikan organisasi tetap sehat dan solid. Terkait transparansi keuangan, Heri menyatakan siap diaudit secara internal sesuai mekanisme yang berlaku di FKPPI.
Fokus pada Program Kerja 2025-2030
Meskipun terjadi aksi protes dari belasan anggota di Aula Pendopo, Heri menegaskan bahwa pelantikan pengurus periode 2025-2030 tetap sah secara konstitusi organisasi. Ia mengajak seluruh kader untuk kembali bersatu.
“FKPPI adalah rumah besar bagi putra-putri TNI/Polri. Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi organisasi. Kami membuka pintu mediasi, namun fokus utama kami saat ini adalah menjalankan amanah program kerja lima tahun ke depan.”
Menutup klarifikasinya, Heri Mulyana mengimbau semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat merusak marwah keluarga besar purnawirawan serta tetap menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Sukabumi. (Deta)
Sukabumi, koranmerahputihnews.com — Ketua DPC FKPPI terpilih Kabupaten Sukabumi, Heri Mulyana, memberikan klarifikasi resmi menyusul gejolak yang terjadi saat Rakercab dan Pelantikan Pengurus DPC FKPPI Kabupaten Sukabumi pada Minggu (21/12/2025).
Caption: Ketua DPC FKPPI terpilih Heri Mulyana menyampaikan klarifikasi terkait dinamika Rakercab dan pelantikan pengurus di Kabupaten Sukabumi.
Dalam keterangannya kepada media, Heri Mulyana menepis sejumlah poin gugatan dan menegaskan bahwa seluruh proses organisasi telah berjalan sesuai koridor hukum serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Klarifikasi Terkait Keabsahan Garis Keturunan
Mengenai tudingan ketidaksahan dokumen Skep Pensiun orang tua yang merujuk pada surat Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD, Heri menyatakan bahwa persyaratan administrasi telah melalui proses verifikasi oleh tim validasi saat pendaftaran. Ia juga menyampaikan penghormatan atas setiap masukan, namun menegaskan mekanisme organisasi memiliki standar penentuan keabsahan anggota.
Heri Mulyana juga menegaskan bahwa berdasarkan akta kelahiran, keterangan saudara seayah kandung, serta sejumlah pihak yang menyampaikan kesaksian dalam video resmi, dirinya disebut sebagai anak biologis dan hal itu dinilai jelas pada dokumen keluarga.
Penonaktifan Pengurus dan Transparansi
Terkait penonaktifan Sabarudin dari jabatan Sekretaris, Heri menjelaskan keputusan tersebut diambil demi penyegaran organisasi dan berdasarkan evaluasi kinerja internal. Ia membantah telah mengabaikan teguran dari Pengurus Daerah (PD) Jawa Barat.
Ia menambahkan, keputusan strategis termasuk pergantian pengurus disebut sebagai hasil kolektif kolegial untuk memastikan organisasi tetap sehat dan solid. Terkait transparansi keuangan, Heri menyatakan siap diaudit secara internal sesuai mekanisme yang berlaku di FKPPI.
Fokus pada Program Kerja 2025-2030
Meskipun terjadi aksi protes dari belasan anggota di Aula Pendopo, Heri menegaskan bahwa pelantikan pengurus periode 2025-2030 tetap sah secara konstitusi organisasi. Ia mengajak seluruh kader untuk kembali bersatu.
“FKPPI adalah rumah besar bagi putra-putri TNI/Polri. Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi organisasi. Kami membuka pintu mediasi, namun fokus utama kami saat ini adalah menjalankan amanah program kerja lima tahun ke depan.”
Menutup klarifikasinya, Heri Mulyana mengimbau semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat merusak marwah keluarga besar purnawirawan serta tetap menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Sukabumi. (Deta)
```0
