MAKASSAR, 18 Oktober 2026 — Pernyataan figur publik Fenny Frans dalam siaran langsung di media sosial TikTok pada 13 Oktober 2026 menjadi perhatian sejumlah insan pers dan advokat di Kota Makassar. Mereka meminta klarifikasi terbuka untuk memastikan konteks pernyataan tersebut sekaligus mencegah polemik berkembang lebih jauh.

Dalam pertemuan pada Minggu malam, 18 Oktober 2026, sejumlah insan pers dan advokat menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang dinilai berpotensi merendahkan profesi wartawan dan pengacara. Mereka berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan tetap mengedepankan fakta dan hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan.

Berdasarkan materi siaran langsung yang disebut beredar di media sosial, Fenny Frans terdengar melontarkan ucapan bernada keras yang menyebut wartawan dan pengacara serta menyinggung anak-anak.

Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari sejumlah pihak yang merasa keberatan. Mereka menilai perlu ada penjelasan mengenai latar belakang dan konteks ucapan tersebut agar masyarakat tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan rekaman yang beredar.

Dalam materi yang disampaikan, Fenny Frans disebut merespons komentar warganet yang menyinggung keberadaan wartawan dan pengacara di lokasi. Sementara itu, sejumlah insan pers yang berada di lokasi membantah telah menyinggung keluarga atau anak-anak Fenny Frans.

Perbedaan keterangan tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap rekaman secara utuh dan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat diperlukan untuk memperoleh gambaran peristiwa secara objektif.

Minta Klarifikasi dan Ruang Dialog

Dalam pertemuan tersebut, para insan pers dan advokat menyampaikan dua hal yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Fenny Frans.

Pertama, mereka meminta penjelasan resmi mengenai maksud dan konteks pernyataan yang disampaikan dalam siaran langsung tersebut.

Kedua, mereka berharap Fenny Frans mempertimbangkan permohonan maaf secara terbuka apabila terdapat ucapan yang dinilai menyinggung atau merendahkan profesi wartawan dan advokat.

Mereka juga menyatakan sedang mempertimbangkan langkah hukum apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang dinilai memadai. Namun, langkah tersebut merupakan rencana dari pihak yang menyampaikan keberatan, bukan berarti telah ada laporan polisi ataupun penetapan pelanggaran hukum.

Kedepankan Fakta dan Hak Jawab

Polemik ini kembali menyoroti pentingnya etika berkomunikasi di media sosial, terutama bagi siapa pun yang memiliki jangkauan publik luas. Kebebasan menyampaikan pendapat perlu dijalankan dengan memperhatikan tanggung jawab dan penghormatan terhadap pihak lain.

Di sisi lain, keberatan terhadap suatu pernyataan juga perlu disampaikan melalui mekanisme yang tepat, dengan mengutamakan bukti, klarifikasi, dan penyelesaian yang proporsional.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penilaian salah satu pihak. Hal tersebut perlu mempertimbangkan konteks lengkap, bukti yang tersedia, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari Fenny Frans mengenai keberatan dan permintaan klarifikasi tersebut. Oleh karena itu, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Fenny Frans maupun pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa ini.

Pemberitaan ini diharapkan dapat menjadi ruang informasi yang berimbang, bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong penyelesaian persoalan berdasarkan fakta, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap hak semua pihak.

TIM REDAKSI