2. Ironi di Soppeng: Ketua Asosiasi Rokok Diduga Jual Rokok Ilegal, DBHCHT Dipertanyakan
3. Terbongkar! Ketua Asosiasi Rokok di Soppeng Diduga Jadi "Bos" Rokok Ilegal, DBHCHT di Soppeng Terancam
4. Haji Jayadi, Ketua Asosiasi Rokok Soppeng, Tersandung Dugaan Produksi Rokok Ilegal
5. Soppeng Gempar, Ketua Asosiasi Rokok Dicurigai Jual Rokok Ilegal, Bea Cukai Diduga Diam
6. Ketua Asosiasi Rokok Soppeng Diduga Jual Rokok Ilegal, Warga Minta Bea Cukai Pusat Turun Tangan
7. Modus Baru Peredaran Rokok Ilegal: Ketua Asosiasi di Soppeng Diduga Jadi Dalang
8. Di Balik Industri Rokok Soppeng: Dugaan Mafia Rokok Ilegal yang Dilindungi Ketua Asosiasi
9. Soppeng: DBHCHT untuk Kesehatan, Tapi Ketua Asosiasi Rokok Diduga Jual Rokok Ilegal
10. Ketua Asosiasi Rokok Soppeng Terancam Hukum, Diduga Jual Rokok Ilegal dan Raup Keuntungan
10. Ketua Asosiasi Rokok Soppeng Diduga Jual Rokok Ilegal, DBHCHT Dipertanyakan, Siapakah Yang Orang Besar Yang Melindungi H.Jayadi
Soppeng, Sulsel – Terbongkar! Ketua Asosiasi Pengusaha Rokok "HIPTERS" di Soppeng, Haji Jayadi, diduga terlibat dalam produksi dan penjualan rokok ilegal bermerek Kartu AS. Padahal, HIPTERS seharusnya berperan aktif mencegah peredaran rokok ilegal dan melindungi industri rokok legal di Soppeng.
Ironisnya, Soppeng justru mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang cukup besar, mencapai Rp. 1,1 milyar pada tahun 2024. Publik pun mengingatkan bahwa alokasi DBHCHT tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, bukan mendukung kegiatan ilegal.
"Ini sangat disayangkan. Seharusnya ia mencegah rokok ilegal, tapi malah memproduksinya," ungkap seorang warga Soppeng. "Jabatan ketua Asosiasi ini dijadikan sebagai perlindungan untuk produksi dan mengedarkan rokok ilegal.”
Menanggapi hal ini, media berupaya mengkonfirmasi Haji Jayadi dan Arif bagian penindakan Bea Cukai makassar, namun tidak mendapat tanggapan media,Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah ada upaya penutup-nutupan terkait peredaran rokok ilegal di Soppeng.
"Kalau memang Bea Cukai Pare-Pare tidak sanggup mencegah peredaran rokok ilegal di Soppeng, sebaiknya Bea Cukai pusat di Jakarta turun tangan," tegas warga tersebut.
Kasus ini membuka mata publik tentang potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparanan di industri rokok di Soppeng. Apakah lembaga asosiasi rokok yang harusnya menjalankan peran positif malah terlibat dalam kegiatan ilegal? Pertanyaan inilah yang menunggu jawaban dari pihak berwenang.
