Buru — Sejumlah tokoh adat Petuanan Kayeli menggelar pertemuan di Desa Kubalahin, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Jumat (12/12/2025). Pertemuan yang berlangsung di kediaman Hinolong Baman tersebut dihadiri Raja Petuanan Kayeli Fandi Ashari Wael, pimpinan dataran rendah Hinolong Baman Manaliling Besan, Kepala Soa Robot Nurlatu, serta tokoh adat dari dataran tinggi maupun dataran rendah. Sejumlah unsur pemuda juga hadir, termasuk KNPI Buru, Taher Fua, serta tokoh pemuda Arifin Latbual, H. Umar Nurlatu, dan Estefanus Waemse.
Pertemuan tersebut membahas dinamika seputar aktivitas di kawasan Gunung Botak, termasuk keberadaan sejumlah koperasi yang dikabarkan akan beroperasi di wilayah adat tersebut.
Raja Kayeli: Aktivitas di Wilayah Adat Harus Sepengetahuan Pemangku Adat
Dalam pertemuan itu, Raja Petuanan Kayeli, Fandi Ashari Wael, menyampaikan bahwa setiap kegiatan di kawasan Gunung Botak seharusnya melibatkan pemangku adat setempat. Ia menyinggung sejumlah aktivitas seperti penyisiran, penataan, dan pengosongan area yang menurutnya terjadi tanpa pemberitahuan kepada pihak adat.
“Gunung Botak memiliki tuanya, dan setiap aktivitas di dalam wilayah adat semestinya diketahui para pemangku adat. Kami tidak menerima informasi sebelumnya terkait kegiatan yang berlangsung,” ujar Fandi.
Fandi menegaskan pihaknya menghormati langkah pemerintah maupun Satgas dalam melakukan penertiban. Ia menyebut masyarakat adat tidak keberatan jika pemerintah melakukan penataan maupun legalisasi aktivitas penambangan, selama prosesnya mengikuti tatanan adat dan memperhatikan hak-hak masyarakat setempat.
“Kami patuh kepada pemerintah. Namun penting memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat juga diperhatikan. Jika koperasi datang, harus jelas dari mana asal lahannya dan bagaimana penyelesaiannya dengan pemilik hak ulayat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa beberapa wilayah adat sebelumnya telah diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan pembangunan, sehingga ia berharap pemerintah dapat melakukan komunikasi yang baik dan tidak menimbulkan ketegangan di antara masyarakat adat.
Hinolong Baman: Tidak Pernah Menerima Informasi Soal Koperasi
Pimpinan adat dataran rendah, Hinolong Baman Manaliling Besan, menyampaikan bahwa hingga kini dirinya belum mengetahui secara resmi keberadaan koperasi yang disebut-sebut akan beroperasi di Gunung Botak.
“Apakah lima koperasi atau sepuluh koperasi, saya tidak tahu. Tidak ada dokumen apa pun yang pernah saya tandatangani terkait itu,” ujarnya dalam bahasa Buru.
Kepala Soa: Tatanan Adat Perlu Dihormati
Kepala Soa Robot Nurlatu menegaskan pentingnya menghormati struktur dan tatanan adat dalam setiap kegiatan yang menyangkut wilayah ulayat. Ia mempertanyakan alasan pihak-pihak tertentu masuk ke wilayah Gunung Botak tanpa melakukan komunikasi awal dengan para pemangku adat.
“Jika wilayah itu bertuan, maka semestinya ada pemberitahuan sebelum kegiatan dilakukan,” kata Robot.
Tokoh Pemuda Minta Pemerintah Provinsi Libatkan Adat
Tokoh pemuda adat, Arifin Latbual, mengimbau Pemerintah Provinsi Maluku menghormati struktur adat Petuanan Kayeli maupun adat Buru secara umum. Menurutnya, pelibatan adat akan membantu menciptakan ketertiban serta menghindari potensi konflik di masyarakat.