Sebut SP2HP Kejari Makassar Cacat Formil dan di nilai Asal-Asalan, APAK dan GRH: Ini berpotensi Pembodohan Publik dan berpotensi Kaburkan Kasus Dana Hibah KONI 15 Miliar !
MAKASSAR, 10 November 2026 – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Revolusi Hukum (GRH) melayangkan protes keras dan bantahan terbuka terhadap Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar nomor B-9072/P.4.10/Fd.1/11/2026 tertanggal 09 November 2026.
Surat balasan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kejari Makassar, Andi Panca Sakti, S.H., M.H., dinilai sebagai dokumen formalitas yang kosong, cacat formil, dan bentuk pelecehan terhadap hak keterbukaan informasi publik.
Jenderal Lapangan APAK dan GRH, Ishadul, S.H., menegaskan bahwa SP2HP yang dikeluarkan oleh Kejari Makassar tersebut diduga menabrak standar operasional prosedur (SOP) hukum acara pidana serta petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi.
"Kami menyatakan dengan tegas menolak dan membantah isi SP2HP dari Kejari Makassar. Surat ini kosong melompong! Pokok perkara tidak dijelaskan, pasal-pasal yang disangkakan diduga sengaja disembunyikan, detail perkembangan penyelidikan tidak dipaparkan, dan rencana tindak lanjut ke depan sama sekali gaib. Ini bukan SP2HP yang sah secara hukum, melainkan surat formalitas untuk meredam amarah massa!" cecar Ishadul, S.H., dalam pernyataan resminya di Makassar hari ini.
APAK dan GRH membeberkan 4 poin krusial mengapa SP2HP Kejari Makassar dinyatakan Cacat Formil dan Maladministrasi:
1. Konstruksi Pokok Perkara diduga Sengaja Digelapkan: Kejari Makassar sama sekali tidak menguraikan duduk perkara secara objektif mengenai dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar senilai Rp15 miliar anggaran 2025 yang dilaporkan.
2. Pasal Sangkaan Pidana Tidak Ada (Absen): Sebuah surat perkembangan perkara harusnya mencantumkan pasal-pasal UU Tipikor yang disangkakan agar publik mengetahui arah pembuktian hukum. Absennya pasal menunjukkan penyidik tidak transparan.
3. Materi Perkembangan Pemeriksaan Tidak Jelas: Surat hanya menyebutkan secara normatif bahwa saksi yang diperiksa bertambah menjadi 30 orang (dari sebelumnya 26 orang). Kejari tidak menjelaskan klaster saksi yang diperiksa, persentase kemajuan hambatan, atau apakah telah ditemukan kerugian keuangan negara.
4. Rencana Tindak Lanjut Menjadi Gaib: Standar regulasi SP2HP wajib memuat rencana tindakan penyidik selanjutnya (misalnya: rencana ekspose/gelar perkara, pemanggilan saksi ahli, atau penetapan tersangka). Kejari Makassar justru menutup surat tanpa kejelasan langkah berikutnya.
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan semangat pemberantasan korupsi yang akuntabel, APAK dan GRH menilai Kejari Makassar diduga melakukan pembodohan publik dan diduga mencoba mengaburkan substansi perkara agar aktor-aktor intelektual di balik hibah KONI Rp15 miliar luput dari jerat hukum.
"Hukum itu memiliki kepastian formil. Jika surat administrasinya saja sudah cacat dan asal-asalan, bagaimana kita bisa memercayai independensi penanganan materil perkaranya? Kami menduga ada upaya sistematis untuk memperlambat dan memetieskan kasus ini," tambah Ishadul.
Sikap Tegas APAK dan GRH: Merespons SP2HP cacat formil ini, APAK dan GRH menyatakan akan segera melayangkan Surat Keberatan Resmi dan melaporkan tim penyidik serta Kepala Kejari Makassar langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan serta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI atas dugaan pelanggaran kode etik, ketidakprofesionalan, dan administrasi penyidikan yang menyimpang.
Gelombang aksi unjuk rasa di jalanan dipastikan akan kembali dilipatgandakan sampai Kejari Makassar memberikan transparansi penuh tanpa ada yang ditutup-tutupi.
