Kajari Bone di Minta Periksa Kades Selli SK-kan Ketua BPD Rangkap Jabatan Ketua P3A Diduga Kongkalikong
Bone – Tuntutan Lembaga Anti Korupsi Kriminal Indonesia (LAKKI), agar Kepala Kejaksaan Negeri Bone, memeriksa Kepala Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) dualisme jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merangkap sebagai Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) didasarkan pada indikasi kuat adanya konflik kepentingan (kongkalikong) dan pelanggaran regulasi desa.
Menurut Tim Investigasi LAKKI, Asriadi, berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, rangkap jabatan antara Ketua BPD dan pengurus kelompok pelaksana proyek desa seperti P3A tidak dibenarkan sebab:
Tupoksi Pengawasan vs Pelaksana ProyekMenurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang diperbarui melalui UU Nomor 3 Tahun 2024) serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD,
Fungsi utama BPD adalah membahas peraturan desa, menampung aspirasi, dan mengawasi kinerja Kepala Desa. Jika Ketua BPD merangkap menjadi Ketua P3A (yang mengelola proyek fisik atau dana bantuan di desa), maka dia bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang tinggi, ungkapnya kepada media Minggu (27/9/2026).
Asriadi mengatakan, Larangan Terlibat Proyek Desa Anggota dan pimpinan BPD secara tegas dilarang menjadi pelaksana proyek di desa atau menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Program P3A (seperti program P3-TGAI dari Kementerian PUPR) melibatkan anggaran negara yang disalurkan ke desa.
Ketua BPD yang merangkap sebagai pengurus P3A rentan menyalahgunakan jabatan dalam penunjukan material, pekerja, maupun pengelolaan dana desa.
Indikasi Kongkalikong Kades Selli dan BPD, dengan sengaja menerbitkan SK untuk meloloskan Ketua BPD menjadi Ketua P3A, tindakan tersebut diduga merupakan bentuk kerja sama terselubung (kongkalikong) untuk meloloskan laporan pertanggungjawaban proyek tanpa pengawasan yang objektif.
Menurut Jumadil, Ketua BPD Desa Selli yang sempat ditemui di rumahnya, mengatakan, apanya yang salah saya Ketua BPD juga Ketua Kelompok P3A Padaidi, kalau ada yang salah kenapa tidak tanya dibalai, tegasnya.
Lanjut Asriadi, Penerbitan Surat Keputusan (SK) yang cacat hukum oleh pejabat publik sangat berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi (Tipikor).
Untuk itu Asriadi meminta kepada Kajari Bone, untuk memeriksa Kepala Desa Selli dan tiga ketua kelompok P3A, yang diduga kuat menyalahi aturan, tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, kepala desa selli, belum dapat dikonfirmasi.
Redaksi/AA
