KEMERDEKAAN PERS JANGAN DIKEBIRI! Wartawan Bukan Sasaran Kepentingan Finansial dan Tekanan Hukum
MAKASSAR – Kemerdekaan pers kembali menjadi perhatian di tengah kekhawatiran munculnya berbagai bentuk tekanan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Profesi wartawan tidak boleh dijadikan objek kepentingan finansial, intimidasi, maupun sasaran upaya mencari-cari kesalahan untuk menghambat pemberitaan kritis.
Wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta, hasil verifikasi, dan prinsip keberimbangan. Karena itu, setiap pihak perlu menghormati kerja jurnalistik sepanjang dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, sebagaimana disampaikan dalam keterangan yang menjadi bahan pemberitaan ini, menegaskan bahwa wartawan bukan komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
"Wartawan bukan objek pemerasan atau kepentingan finansial. Jangan sampai kesalahan yang direkayasa dijadikan alasan untuk membungkam kritik. Kemerdekaan pers harus dihormati," demikian pernyataan yang disampaikan dalam materi tersebut.
Persoalan ini penting mendapat perhatian karena fungsi pers bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan kontrol sosial terhadap kebijakan dan kepentingan publik.
UU PERS MEMBERIKAN JAMINAN KEMERDEKAAN DAN PERLINDUNGAN
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers. Pasal 4 mengatur bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara dan pers memiliki hak mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Sementara itu, Pasal 5 mewajibkan pers menghormati asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi.
Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, penyelesaiannya harus memperhatikan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan pers.
Dewan Pers juga memiliki fungsi melindungi kemerdekaan pers serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pemberitaan.
KRITIK BOLEH, TETAPI HARUS BERDASARKAN FAKTA
Di sisi lain, wartawan juga dituntut menjaga integritas dan profesionalisme. Setiap berita harus melalui proses verifikasi, memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, serta tidak mencampurkan opini dengan fakta.
Tidak setiap laporan hukum terhadap wartawan otomatis dapat disebut kriminalisasi. Begitu pula, setiap keberatan terhadap pemberitaan tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan wartawan.
Karena itu, diperlukan keterbukaan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan bukti, hukum, dan mekanisme yang berlaku.
JANGAN BIARKAN KEBEBASAN PERS MENJADI KORBAN
Masyarakat membutuhkan pers yang independen, berani menyampaikan fakta, dan tidak tunduk pada tekanan kepentingan tertentu. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab jurnalistik.
Perlindungan terhadap wartawan bukan berarti memberikan kekebalan hukum, melainkan memastikan bahwa kerja jurnalistik yang sah mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemerdekaan pers harus dijaga bersama. Sebab, ketika wartawan tidak lagi bebas menyampaikan fakta, masyarakat berisiko kehilangan salah satu sumber kontrol terhadap jalannya demokrasi.
Redaksi: Dwiani R
