Termasuk Malaka, Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Ditunda Hingga ada Penentuan Jadwal

Gowa — Kekecewaan mendalam dirasakan oleh ratusan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Daerah Gowa. Sejak diajukannya permohonan audiensi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempa Indonesia pada tanggal 28 April 2025 lalu, hingga kini tak ada kejelasan ataupun tanggapan dari pihak Pemda. Para honorer yang merasa tidak terdata dalam proses pendataan BKN, menilai sikap diam Pemda sebagai bentuk pengabaian terhadap masa depan mereka.

Menurut Wakil Ketua Umum LSM Gempa , (Ari Paletteri) ketidakterbukaan pihak Pemda Gowa ini sangat mencurigakan. Ia menduga ada oknum di internal pemerintah daerah yang sengaja mempreteli data para honorer, sehingga mereka tidak masuk dalam daftar resmi meski telah mengabdi selama bertahun-tahun.

“Ini bukan hanya persoalan administrasi, ini menyangkut hidup dan masa depan mereka. Jangan sampai ada permainan kotor di balik pendataan. Kami sudah bersurat sejak 28 April, tapi tidak ada satu pun balasan, tidak ada kepastian,” tegas Waketum LSM Gempa.

LSM Gempa Indonesia, yang diketahui menjadi perwakilan resmi dari para honorer yang terpinggirkan, menuntut kejelasan dan keterbukaan dari Pemda Gowa. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi, keluh kesah, dan menawarkan solusi, namun tidak diberi ruang untuk berdialog.

“Jika permohonan audiensi ini terus diabaikan, kami akan menurunkan kekuatan penuh: para anggota, mahasiswa, dan seluruh honorer yang tidak terdata akan turun langsung menggelar aksi di kantor Pemda,” tambahnya.

Situasi ini memantik kekhawatiran akan potensi konflik sosial, mengingat banyak honorer merasa frustasi dan tidak dihargai atas pengabdian mereka. LSM Gempa mendesak Pemda Gowa untuk segera membuka ruang komunikasi dan menyelesaikan persoalan ini secara terbuka dan adil.