Massa meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan dan dugaan penyalahgunaan wewenang secara transparan serta sesuai prosedur hukum.
MAKASSAR — Gabungan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan, Senin (15/12/2025) siang. Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.30 WITA tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Massa aksi menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum menindaklanjuti sejumlah dugaan praktik mafia tanah serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Aksi dipimpin oleh Kuasa Hukum Ishak Hamsah dan Andi Salim Agung, S.H., yang bertindak sebagai jenderal lapangan dari lembaga hukum CLA.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang, menurut mereka, didasarkan pada dugaan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Beberapa tuntutan tersebut antara lain mendesak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen tanah yang disebut berkaitan dengan lahan Rincik Simana Buttayya. Massa juga meminta penegakan hukum atas dugaan penggunaan sertifikat tanah palsu oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Selain itu, massa aksi meminta aparat menelusuri dugaan keterlibatan oknum yang diduga sebagai bagian dari jaringan mafia tanah, termasuk dugaan persekongkolan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam tuntutan lainnya, massa juga mendesak dilakukannya pemeriksaan dan penindakan tegas terhadap sejumlah oknum aparat kepolisian yang, menurut mereka, diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penanganan perkara. Massa meminta agar proses tersebut dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme etik dan pidana jika terbukti adanya pelanggaran.
Massa turut meminta penjelasan terkait dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berkaitan dengan penanganan perkara yang mereka soroti. Mereka menilai keterbukaan informasi penting untuk memastikan keadilan hukum bagi masyarakat.
Di akhir aksi, perwakilan mahasiswa dan ormas juga menyerukan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Presiden Prabowo Subianto turut memberi perhatian dan pengawasan terhadap penanganan kasus-kasus yang diduga melibatkan oknum aparat, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Mapolda Sulsel terpantau kondusif. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut dan masih membuka ruang bagi klarifikasi serta penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Pewarta: ARIFIN SULSEL
Editor : sorotanpublic.com
