Buton Utara - Koran Merah Putih News. Com.
Swakelola pekerjaan tahun 2025 dari Dinas PUPR Kabupaten Buton Utara kini mulai di kritik pihak Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional ( JPKPN ) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kritikan ini bukan tidak mendukung apa yang telah di kerjakan pemerintahan hari ini, tapi ini menjadi warning untuk bagaimana dinas dinas yang telah di berikan kepercayaan oleh pucuk pimpinan hari ini bisa mengerjakan pekerjaan sesuai harapan masyarakat bukan melakukan pemborosan anggaran.
Ketua Investigasi DPD JPKPN Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa dalam pembangunan daerah kita sangat mendukung bupati Buton Utara dimana beliau semangat dalam memperjuangkan kemajuan daerah kita.
" Saya sangat mendukung dengan kinerja dan semangat juang Bapak Bupati Buton Utara Afirudin Mathara bersama Wakil nya Rahman dalam meningkatkan kemajuan infrastruktur jalan, Namun kami pihak dari JPKPN menyayangkan transparansi anggaran seperti dugaan pekerjaan swakelola dengan anggaran 2 Milyar, " Ujar Ali ( 12 Desember 2025 )
Lanjut Ali, Kenapa kami mengatakan bahwa tidak ada transparansi anggaran, terbukti dengan tidak adanya papan proyek di tiap ruas, sehingga masyarakat tidak tau di ruas mana saja, item penangananya apa, PUPR kami duga kerja mau mau mereka saja, yang rugi siapa yah jelas daerah, hal ini saya tidak salah kan bupati dan wakil bupati tapi hal ini adalah bagian dari PU Buton Utara, Ujarnya
Yang Kedua Kata Ali, penentuan titik di duga tidak tepat sasaran kurang nya kajian teknis dinas PUPR dalam hal ini PPK, terbukti dengan kinerjanya ruas provinsi yang di aspal oleh Pemda provinsi dengan tahun anggaran yang sama, harus nya bisa di larikan ke titik yang lebih membutuhkan yaitu daerah Kulisusu Barat ( langkumbe dan waculaea )
Yang Ketiga, Dinas PUPR tidak mempertimbangkan secara tekhnis terkait curah hujan, pemeliharaan yang mereka kerja cuma bertahan 1 bulan setengah setelah itu habis tanpa sisa di guyur hujan.
" Sehingga asas manfaatnya tidak begitu dirasakan oleh masyarakat, mending memilih titik di pedesaan untuk bisa dilakukan perkerasan menggunakan butur seal ketika terkena hujan masih bisa bertahan dibanding di timbun timbun saja, " Ujar nya
Dengan lantang Ali selaku ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sultra membeberkan bahwa tingkat ketelitian secara tehknis PPK sangat kurang teliti.
Ali mengatakan bahwa perlu kita perhatikan bahwa bupati Buton Utara hari ini inginkan semua pekerjaan menghasilkan KUALITAS DAN KUANTITAS YANG BAIK agar masyarakat bisa menikmati nya yang selama ini mereka impikan.
Dengan tegas Ketua Investigasi DPD JPKP NASIONAL Sultra mengatakan bahwa jangan sampai ada Babak Kedua yang menjadi incaran Kejati di dinas PUPR terkait tidak adanya transparansi anggaran swekelola 2025.
" Cukup Babak Pertama terkait jembatan penghubung langere, tidak usah menuju Babak Kedua terkait Swakelola dari anggaran 2 Milyar yang di duga tidak ada transparan Anggaran seperti papan proyek, " Katanya
" Kami JPKPN akan tetap mendorong dan mendukung kinerja Bupati Dan Wakil Bupati Buton Utara hari ini dan kami juga akan turut mengawal dan mengawasi pekerjaan demi misi dan visi Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara karena pucuk pimpinan kita hari ini inginkan Buton Utara maju , sejahtera dan bersih dari korupsi " Tutupnya
