Termasuk Malaka, Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Ditunda Hingga ada Penentuan Jadwal

Takalar, — Dewan Pengurus Cabang Lembaga Bantuan Hukum (DPC LBH) Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Inspektorat Takalar dalam rencana pemeriksaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel)."07/08/25

Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan, Muslimin Basri, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan BumDes sangat penting dilakukan, terutama mengingat adanya dugaan penyalahgunaan dana pada rentang tahun 2015 hingga 2024.

“Kami mendorong Inspektorat Takalar untuk bertindak berani dan objektif tanpa pandang bulu dalam membongkar potensi penyimpangan keuangan yang dikelola pemerintah desa. Ini bukan hanya soal pengawasan, tapi soal keadilan bagi masyarakat,” ujar Muslimin.

Dugaan penyalahgunaan dana publik ini disebut melibatkan sejumlah desa di Kecamatan Polsel, di antaranya Desa Cakura, Desa Lantang, dan Desa Su’rulangi. LBH menilai dana BumDes yang seharusnya dikelola demi kesejahteraan masyarakat desa justru tidak memberi manfaat nyata.

“Kami berharap hasil audit diumumkan secara terbuka kepada publik dan segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci membangun kepercayaan publik,” tambahnya.

DPC LBH Suara Panrita Keadilan juga menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini dengan memberikan laporan hasil investigasi lapangan kepada Inspektorat Takalar, kepolisian, dan kejaksaan.

“Kami siap berkontribusi aktif dalam pengawasan dan pelaporan agar praktik korupsi di desa tidak dibiarkan tumbuh liar di Takalar,” tegas Muslimin.

Langkah ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi di level desa, sekaligus penguatan fungsi pengawasan kelembagaan terhadap dana publik yang dikelola secara lokal.

#ketumLBHSuaraPanrita: D jaya jumain