Maros, Kamis, 20 November 2025.
HPPMI Maros Komisariat Unibos–Polibos mengecam keras lambannya penanganan kerusakan Jembatan Penghubung Pakere–Bontokamase oleh Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hingga hari ini, jembatan tersebut tetap dibiarkan dalam kondisi rusak tanpa langkah serius. Pembiaran ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang setiap hari mengandalkan akses tersebut untuk bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil pertanian.
HPPMI Maros Kom. Unibos–Polibos menilai pemerintah telah gagal membaca skala prioritas. Kerusakan jembatan yang berlangsung lama tanpa penanganan menjadi bukti bahwa hak masyarakat terhadap infrastruktur yang aman dan layak tidak menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski tidak ada korban jiwa, situasi ini justru menjadi peringatan keras bahwa kelalaian pemerintah berpotensi membahayakan nyawa warga. Sikap abai semacam ini mencederai prinsip dasar pelayanan publik yang seharusnya berpihak pada keselamatan dan kebutuhan rakyat.
Dalam pernyataan tegasnya, Rabbil Dwi Putra, Kabid Advokasi dan Investigasi HPPMI Maros Kom. Unibos–Polibos, menyoroti kebijakan PUPR yang dinilai jauh dari kebutuhan masyarakat. Ia mengkritik pembangunan kantor PUPR senilai Rp4 miliar yang dianggap tidak mendesak dan tidak memiliki urgensi dibandingkan perbaikan infrastruktur vital yang langsung berdampak pada hajat hidup warga.
“Pembangunan kantor PUPR senilai Rp4 miliar itu tidak urgent sama sekali. Kantor yang ada masih layak dipakai. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah perbaikan jembatan, jalan tani, dan infrastruktur dasar lainnya—bukan fasilitas baru untuk memanjakan pegawai,” tegas Rabbil Dwi Putra.
Rabbil menambahkan, kebijakan pembangunan yang tidak menyentuh kepentingan publik mencerminkan bahwa pemerintah lebih fokus pada kenyamanan internal birokrasi daripada menyelesaikan persoalan mendesak masyarakat. Pemerintah, katanya, semestinya menjadi pelindung kepentingan rakyat, bukan pengelola proyek bernilai besar yang minim keberpihakan.
HPPMI Maros Kom. Unibos–Polibos mendesak pemerintah segera mengambil tindakan nyata dan memperbaiki jembatan tersebut tanpa alasan penundaan. Respons cepat sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk memulihkan mobilitas dan aktivitas ekonomi warga, tetapi juga sebagai bukti bahwa pemerintah masih memiliki komitmen bekerja untuk rakyat. Keterlambatan yang terus dibiarkan hanya memperparah beban masyarakat, menghambat produktivitas, serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola infrastruktur daerah.
HPPMI Maros Komisariat Unibos–Polibos kembali menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui proyek mewah, tetapi melalui keberpihakan nyata pada kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pemerintah sibuk membangun fasilitas untuk dirinya sendiri sementara rakyat dibiarkan menunggu infrastruktur dasar yang seharusnya sudah menjadi hak mereka.
