Termasuk Malaka, Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Ditunda Hingga ada Penentuan Jadwal

MAKASSAR - Pelayanan publik di Kantor Lurah Laikang, Kota Makassar, kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah warga mengeluhkan lambannya pelayanan yang terkesan tidak profesional dan jauh dari semangat reformasi birokrasi. Bahkan, banyak yang menilai ada unsur pembiaran sistematis yang merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan berkualitas.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, angkat bicara keras dan mendesak Wali Kota Makassar untuk segera mencopot Lurah Laikang dari jabatannya. 

Tidak hanya itu, DPP Gempa Indonesia juga meminta agar staf-staf yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik segera diberhentikan.

"Kami menerima laporan dan bukti dari warga terkait buruknya pelayanan di Kantor Lurah Laikang. Banyak warga yang datang dari pagi tapi dilayani menjelang siang, bahkan ada yang pulang tanpa hasil. Ini bentuk pengabaian terhadap amanah publik! Kami mendesak Wali Kota bertindak tegas, jangan biarkan birokrasi yang malas menjadi beban masyarakat," tegas Ari Paletteri dalam keterangannya.

Menurutnya, pelayanan publik adalah wajah dari pemerintahan. Ketika kantor kelurahan yang seharusnya menjadi garda terdepan justru bermasalah, maka citra pemerintahan kota pun ikut tercoreng.

DPP Gempa Indonesia berkomitmen akan terus mengawal kasus ini dan membuka posko pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kinerja Kantor Lurah Laikang.

“Jika tidak ada langkah tegas dari Wali Kota, kami tidak segan akan menurunkan massa untuk melakukan aksi di kantor lurah dan Balaikota Makassar,” pungkas Ari Paletteri.

Diharapkan Pemerintah Kota Makassar segera mengevaluasi total seluruh aparatur di Kantor Lurah Laikang dan memberikan sanksi nyata agar kejadian serupa tidak terjadi di wilayah lain.

Dan saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh awak media, Lurah Laikang belum juga ada jawaban dan tanggapan bahkan tidak membalas WA, hingga berita ini ditayangkan.