Postingan
HUT ke-58 Kadin DKI Jakarta Berhasil Gelar Gebyar Kormi DKI Jakarta 2025

HUT ke-58 Kadin DKI Jakarta Berhasil Gelar Gebyar Kormi DKI Jakarta 2025

KoranMerahPutihnews - *Jakarta* - Kadin DKI Jakarta berkolaborasi dengan KORMI DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sukses menyelenggarakan Gebyar Kor…
*TNI AD Operasionalkan Dapur Lapangan di Aceh dan Sumbar untuk Bantu Korban Banjir dan Longsor*

*TNI AD Operasionalkan Dapur Lapangan di Aceh dan Sumbar untuk Bantu Korban Banjir dan Longsor*

Aceh-Sumbar,  --TNI Angkatan Darat terus mengerahkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilaya…
Terkait Dugaan Oknum Polisi Mengambil iPhone di Bulukumba, Ini penjelasan Kasat Reskrim

Terkait Dugaan Oknum Polisi Mengambil iPhone di Bulukumba, Ini penjelasan Kasat Reskrim

BULUKUMBA — Menyikapi beredarnya informasi dan pemberitaan mengenai dugaan oknum polisi yang mengambil sebuah handphone di salah satu toko pakaian …
Bank Kalsel Raih Penghargaan “Mitra Rupiah Tepian Nusantara Terbaik” Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025

Bank Kalsel Raih Penghargaan “Mitra Rupiah Tepian Nusantara Terbaik” Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025

Banjarmasin — Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan  pada ajang Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang mengusung tema “Ta…
karena melanggar prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa yang baik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), terutama pada Pasal 26 yang menyatakan bahwa kepala desa bertugas mengelola keuangan desa. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan prinsip pasal-pasal terkait perencanaan dan penganggaran yang mengharuskan kegiatan didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan, dan peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta peraturan menteri terkait

karena melanggar prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa yang baik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), terutama pada Pasal 26 yang menyatakan bahwa kepala desa bertugas mengelola keuangan desa. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan prinsip pasal-pasal terkait perencanaan dan penganggaran yang mengharuskan kegiatan didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan, dan peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta peraturan menteri terkait

Kepala desa dilarang mengalokasikan dua anggaran berbeda untuk kegiatan yang sama .  Koran Merah Putih News. Com.  Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6…
‎Pemerintah Desa (Pemdes) Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, Realisasikan program Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ‎

‎Pemerintah Desa (Pemdes) Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, Realisasikan program Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ‎

‎  ‎Sukabumi - Koranmerahputihnews.com ,Pemerintah Desa (Pemdes) Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, Realisasikan program Bantuan Provinsi…
Teddy Setiadi anggota DPRD praksi GERINDRA Hadiri Milad ke-14 BBRP, Ajak Perkuat Persatuan dan Kepedulian Sosial.

Teddy Setiadi anggota DPRD praksi GERINDRA Hadiri Milad ke-14 BBRP, Ajak Perkuat Persatuan dan Kepedulian Sosial.

Sukabumi - Koranmerahputihnews.com ,Anggota DPRD kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Teddy Setiadi, menghadiri acara Milad ke-14 Barisan Bent…