Maluku Merahputih news. Com |Pernyataan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang menilai pemerintahan saat ini “tidak produktif” merupakan suatu sikap yang patut dipertanyakan — bukan hanya dari sisi substansi, tetapi juga dari perspektif etika politik. Kritik memang bagian dari dinamika demokrasi, namun ketika kritik itu datang dari seorang pejabat yang berada di dalam pemerintahan, maka akurasi data, kejelasan indikator, serta tanggung jawab moral menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan. "jumat,28/11/25
Politisi Partai Gerindra, Rustam Fadly Tukuboya, SH, dengan tepat mempertanyakan indikator apa yang digunakan Vanath ketika menyebut pemerintahan ini “tidak produktif”. Istilah tersebut tidak dapat dilontarkan tanpa dasar yang jelas, karena “tidak produktif” berarti tidak mampu menghasilkan apa pun dalam roda organisasi pemerintahan — padahal fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, berbagai Organisasi Perangkat Daerah bergerak dengan ritme kerja yang terukur. Sinergi komunikasi semakin kuat, koordinasi antarinstansi berjalan efektif, dan pelaksanaan tupoksi — mulai dari pertanian, infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan — menunjukkan peningkatan kualitas. Jika pencapaian semacam ini masih dikategorikan sebagai tidak produktif, maka penilaian tersebut jelas kehilangan dasar rasionalnya.
Justru karena ada kedekatan historis dan kebersamaan dalam perjuangan politik Lawamena pada Pilkada lalu, kritik yang disampaikan Vanath terasa berlebihan dan tidak proporsional. Sebagai bagian dari pemerintahan yang sama, ia seharusnya menjaga stabilitas politik, bukan menambah kegaduhan, terutama ketika statemen-statemen tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan disharmoni antara gubernur dan wakil gubernur.
Selama ini, Gubernur Hendrik Lewerissa tidak pernah mengeluarkan pernyataan publik yang bersifat provokatif atau kontroversial. Sosoknya dikenal sabar, tenang, dan bijaksana — karakter yang disaksikan langsung oleh Tukuboya selama 17 tahun bersama beliau di Partai Gerindra. Karena itu, sangat disayangkan jika ketidakharmonisan justru muncul dari pernyataan yang tidak perlu dari pihak lain di dalam pemerintahan.
Publik Maluku layak mendapatkan kepemimpinan yang tenang, fokus, dan selaras. Maka setiap pejabat — termasuk Wakil Gubernur Abdullah Vanath — sebaiknya menahan diri dari pernyataan yang dapat mengganggu stabilitas politik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja nyata, pelayanan maksimal, dan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab kedinasan.
Tukuboya menegaskan bahwa dirinya menyarankan agar Abdullah Vanath dapat bersikap lebih bijak, tenang, dan lembut dalam menyampaikan pandangan. Menurutnya, sudah saatnya Vanath berhenti mengeluarkan statemen yang memicu polemik di tengah masyarakat Maluku. Sikap seperti itu tidak baik bagi keberlangsungan pemerintahan yang sama-sama didukung.
“Kita ini bagian dari perjuangan Lawamena dalam memenangkan Pilkada. Tentu kita berharap pemerintahan ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Oleh karena itu, Tukuboya berharap Vanath dapat melakukan introspeksi diri agar berbagai kekisruhan yang tidak perlu dapat dihindari.
Pewarta Ersol
